Tugas... Tugas dan Tugas!!! Dapet Tugas
dari Dosen ISBD Yang Membludak!!! Ckckckck...
Mulai Dari Makalah Dampak Rokok Lah,
Tanggapan Buat Bapak SBy Lah, Merangkum Buku, Hingga Mengenai UUD Perekonomian
Pasal 33, Malahan Mesti Membuat Tesis Mengenai Sex Di Kalangan Mahasiswa Dan
Kampus. Apa G Gila Itu Dosen Ngasih Tugas Sgitu Banyakx Hanya Dalam 1 Semester
?! Itupun Tugasx Di Berikan Setelah Minggu Ke-5... Ckckkckck...
Hadeh... Langsung aja yach, Ini Rangkuman
Tanggapan Saya Mengenai Masa Pemerintahan Bapak SBY !!!
Krisis kepercayaan sudah terjadi di
berbagai lini. Publik juga sudah hilang kepercayaan kepada elit pemerintah.
Karena itu, akan lebih baik bila pemerintah segera menuntaskan berbagai
persoalan hukum. Apalagi persoalan hukum ini sedang menjadi perhatian publik,
terutama terkait kasus Nazaruddin. “Ini momentum besar bagi pemerintahan SBY
untuk menuntaskan kasus korupsi. Selain itu, SBY juga harus segera
mengendalikan harga sembako. Saya heran bila Ramadhan dan lebaran dijadikan
alasan untuk membiarkan kenaikan harga sembako. “Puasa dan lebaran kan
merupakan hal rutin. Masa untuk hal rutin saja pemerintah tak sanggup
mengendalikan harga,”. Bila SBY tidak mampu menangani dua hal ini maka
kekecewaan rakyat akan semakin besar. Hal ini juga akan
berdampak pada
kepemimpinan SBY. “Langgeng tidaknya kepemimpinan SBY bergantung pada
keseriusan menuntaskan kasus korupsi dan membuat kebijakan yang pro rakyat.
Saat ini sudah terjadi penyimpangan
terhadap cita-cita dan semangat proklamasi kemerdekaan. Kehidupan bernegara dan
berbangsa, pemerintahan telah mengarah ke jurang kehancuran. Cita-cita
proklamasi 1945 dengan tegas menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta
dalam pergaulan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Namun pada kenyataannya, saat ini semakin benar-benar sudah
jauh dari yang dicita-citakan para founding fathers. Secara objektif kondisi
bangsa saat ini semakin memburuk bahkan mengarah pada kehancuran. Kerusakan
telah terjadi di semua aspek dan lini kehidupan. Setidaknya ada 7 krisis
nasional yang melanda. Yakni krisis kewibawaan kepala pemerintahan, krisis kewibawaan
kepala negara, krisis kepercayaan terhadap parpol, krisis kepercayaan kepada
parlemen, krisis efektifitas hukum, krisis kedaulatan sumber daya alam, krisis
kedaulatan pangan, krisis pendidikan, krisis integrasi nasional. Semua itu
terjadi karena pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) tidak
efektif, lemah, dan hanya mengejar pencitraan diri ketimbang kerja nyata.
Terjadi disorientasi dari SBY selaku presiden. Rakyat sekarang ini bertahan
hidup karena usaha mereka sendiri dan bukan karena peran negara. Negara tidak
hadir ketika rakyat membutuhkan. Terlalu beresiko bagi bangsa jika situasi
seperti ini terus berlangsung. Rakyat akan semakin pesimis dan terpuruk.
Apabila presiden SBY tidak bisa menghentikan demoralisasi dan anomali kehidupan
berbangsa dan bernegara maka keharusan konstitusional bahwa SBY harus diganti
pada 2014 otomatis gugur. Bangsa dan negara harus diselamatkan saat ini juga.
Saat ini perubahan merupakan conditio qua non, semakin cepat semakin baik agar
ongkos politik, biaya ekonomi, dan resiko sosial-budaya bisa berkurang. “Kami
menegaskan agar DPR mengambil langkah politik untuk segera mengakhiri kekuasaan
yang hanya menyandera rakyat. Kepemimpinan SBY sudah terbukti tidak mampu dan
secara moral sudah tidak patut untuk menyelenggarakan negara dan kekuasaan
pemerintahan.
Kemampuan pemerintahan SBY
mensejahterakan rakyat pun patut dipertanyakan. Apa yang disebut sebagai
tanda-tanda pembangunan hanya berada di atas kertas. Sementara fakta di
lapangan memperlihatkan, kualitas hidup di Indonesia anjlok luar biasa selama
pemerintahan SBY. Menurutnya, walaupun indikator dan angka pertumbuhan ekonomi
memperlihatkan kenaikan, namun perlu diingat, kurang dari 20 persen orang
Indonesia yang hidup nyaman. Sementara mayoritas rakyat tetap harus berjuang
keras dan mati-matian demi memenuhi kebutuhan hidup standar mereka setiap hari.
Bahkan untuk menemukan pekerjaan kasar saja sudah sulit, sementara pendapatan
rata-rata menjadi begitu rendah. Daya beli berkurang drastis, harga bahan makanan
dan kebutuhan sehari-hari naik, dan tentu saja itu semua diikuti pertambahan
jumlah penduduk miskin. Hal lain yang dapat dicermati, di bawah pemerintahan
SBY publik juga menyaksikan kehadiran kembali model kekuasaan seperti yang
ditemukan di zaman Soeharto
Sudah saatnya bangsa Indonesia melakukan
perubahan dan menyelamatkan negara dari kehancuran. “Dengan kerendahan hati,
sudah lama kita ingkar terhadap terhadap UUD, Pancasila, kebenaran, Bhineka
Tunggal Ika. Apalagi bagi seorang tentara, ada Saptmarga. SBY harus meyakini
satu hal, bahwa Indonesia sekarang harus melakukan perubahan baik sistem maupun
perubahan rezim. Sebab, kerusakan sekarang bukan hanya pada hukum dan mahalnya
kebutuhan pokok rakyat tapi lebih jauh pada hulunya. “Masa lima tahun presiden
bukanlah cek kosong, tapi mendapat mandat dari rakyat. Ini suka diingkari
padahal yang mempunyai negara dan bangsa ini adalah rakyat. Kalau mereka tidak
bisa amanah maka bukan hal yang tidak mungkin untuk bisa dibubarkan oleh
rakyat, termasuk DPR-nya. Kalau dalam waktu yang ditentukan mereka (DPR) tidak
melakukan langkah konkrit maka kita juga bubarkan mereka, “Revolusi tidak bisa
dijalankan sendirian tapi harus lakukan bersama-sama,”.
Perjuangan menuju kemerdekaan telah
dilakukan dengan susah payah. Tapi, kemerdekaan itu dikhianati oleh
pemerintahan saat ini. “pemerintah sudah tidak melihat dan mendengar,”.
Pemerintah SBY-Boediono tidak lagi mempunyai hati nurani. Pemerintah tidak bisa
membiarkan rakyat seperti ini. Kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono terbukti
gagal dan tidak patut menyelenggarakan negara dan kekuasaan pemerintah,
sehingga semakin menjauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Saat ini kita
dilanda tujuh krisis nasional, yaitu, krisis kewibawaan kepala pemerintahan,
krisis kewibawaan kepala negara, krisis kepercayaan terhadap parpol, krisis
kepercayaan kepada parlemen, krisis efektifitas hukum, krisis kedaulatan sumber
daya alam, krisis kedaulatan pangan, krisis pendidikan, krisis integrasi
nasional, hal itu terjadi karena pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
tidak efektif, lemah, dan hanya mengejar pencitraan diri ketimbang kerja nyata.
Gimana Menurut Kalian?! Capres Brikutx Masih Mau Di Lanjutkan Ngga?! Hehehhe... *No Offense...
Oh.. Ia Tugas Berikutx Nanti Nyusul Yach !!! Sip.. Sip.. Sip...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar